Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan lembaga legislatif tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah meskipun saat ini pemerintahan dan mayoritas partai politik berada dalam satu koalisi besar. Menurutnya, mekanisme checks and balances tetap berjalan melalui komisi-komisi DPR yang terus mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Saan untuk menjawab pandangan sebagian kalangan yang menilai fungsi kontrol DPR berpotensi melemah akibat konfigurasi politik pasca pemilu. Ia menegaskan DPR tetap menerima kritik dan aspirasi masyarakat serta menindaklanjutinya melalui forum pengawasan, rapat kerja, hingga komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai contoh, Saan menyoroti evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik. DPR disebut terus mengawal pembenahan tata kelola program tersebut setelah muncul berbagai persoalan, termasuk kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk respons terhadap masukan masyarakat dan hasil pengawasan DPR.
Ia juga menyinggung pertemuan pimpinan DPR dengan kelompok mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kompleks parlemen. Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tata kelola MBG, subsidi energi, hingga berbagai isu ekonomi yang berkembang di masyarakat. DPR, kata Saan, berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah agar berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat.
Selain MBG, persoalan bahan bakar minyak juga menjadi sorotan. Saan menyebut DPR menerima banyak keluhan masyarakat terkait distribusi dan harga BBM, termasuk polemik yang berkaitan dengan Pertamax. Menurutnya, berbagai masukan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan pengawasan DPR tidak selalu dilakukan dalam bentuk kritik terbuka. Dalam banyak kasus, fungsi kontrol dilakukan melalui pembahasan bersama kementerian, rapat komisi, serta evaluasi terhadap program-program pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki.
Saan menilai sistem demokrasi Indonesia tetap memberikan ruang bagi DPR untuk menjalankan peran representasi publik. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa DPR hanya menjadi pendukung kebijakan pemerintah tanpa melakukan pengawasan yang memadai.
Ke depan, DPR disebut akan terus mengawal berbagai program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fungsi pengawasan tersebut, menurut Saan, menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat, dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren terkini. Jessie menghadirkan konten yang menarik dan informatif, yang bertujuan menginspirasi pembaca, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan informasi yang bermakna.
