Category: Hukum

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi tegas berupa penutupan permanen terhadap sebuah kelab malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Langkah ini diambil setelah aparat Bareskrim Polri menemukan dugaan kuat peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Penindakan dilakukan terhadap tempat hiburan malam White Rabbit PIK, yang izinnya resmi dicabut oleh otoritas terkait. Setelah pencabutan izin usaha, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung menghentikan seluruh aktivitas operasional di lokasi tersebut.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Bareskrim pada Maret 2026. Dalam operasi tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan indikasi kuat adanya aktivitas ilegal di dalam tempat hiburan malam tersebut.

Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) menyatakan bahwa pengelola usaha melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam regulasi daerah. Pelanggaran tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengusulkan pencabutan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang akhirnya mengesahkan keputusan tersebut pada April 2026.

Penutupan ini mencakup seluruh kegiatan usaha di lokasi, mulai dari bar, restoran, hingga fasilitas hiburan lainnya yang berada dalam satu kawasan. Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap tempat usaha yang terbukti melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah. Menurutnya, tindakan administratif seperti pencabutan izin merupakan upaya efektif untuk menutup ruang gerak pelaku serta memberikan efek jera bagi pengelola usaha serupa.

Ia menambahkan, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memberantas jaringan narkoba di tempat hiburan malam. Pendekatan ini dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan narkotika yang menyasar pengunjung, terutama kalangan muda.

Kasus ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan hiburan yang aman dan tertib. Pemprov DKI juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak menghadapi sanksi serupa.

Ke depan, pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Ibu Kota akan diperketat guna mencegah terulangnya kasus serupa. Pemerintah memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang berdampak pada keamanan masyarakat.

Tags: White rabbit; PIK; Pemprov DKI; Kasus narkoba; Kelab malam; Satpol PP

Kejaksaan Negeri mengeksekusi uang sebesar Rp1,3 miliar terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Pesisir Barat Lampung. Eksekusi ini merupakan bagian dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Uang tersebut berasal dari kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek tersebut. Kejari menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara.

Kasus ini sebelumnya melibatkan sejumlah pihak yang diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Proses hukum telah berjalan hingga tahap putusan.

Kejari menegaskan komitmennya dalam menindak kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera.

Selain itu, pengawasan terhadap proyek pembangunan juga menjadi perhatian untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan proyek.

Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan. Koordinasi antar lembaga terus diperkuat.

Dengan eksekusi ini, diharapkan kerugian negara dapat diminimalkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dalam pembangunan infrastruktur.

Tags: korupsi, Kejari, Lampung, proyek jalan, eksekusi

Empat polisi sekaligus resmi dicopot dari institusi Bhayangkara. Polda Jambi menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Jumat, 24 April 2026, di Lapangan Hitam Mapolda Jambi. 

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar, dan berlangsung khidmat di hadapan jajaran pejabat utama kepolisian, Ombudsman RI wilayah Jambi, serta tim Komisi Kepolisian Nasional.

Keempat personel yang resmi diberhentikan adalah Brigpol Derry Adriansyah, Briptu Yosva Rengga, Bripda Samson Pardamean, dan Bripda Nabil Ijlal Fadlul. 

Dua nama terakhir, Samson dan Nabil, diketahui terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri. Sementara dua personel lainnya diberhentikan atas pelanggaran kode etik profesi Polri yang terpisah.

Prosesi pemecatan berjalan dengan serangkaian simbolisme tegas. Diawali pembacaan keputusan Kapolda, dilanjutkan penanggalan seragam dinas Polri dari tubuh masing-masing personel, dan diakhiri dengan pemberian tanda silang di atas foto mereka. 

Dua dari empat personel bahkan menjalani proses ini secara in absentia karena sedang menjalani penahanan, sehingga tanda silang hanya dibubuhkan pada foto.

Kapolda Krisno menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh jajaran. “Jadikan peristiwa ini sebagai renungan bagi kita semua, khususnya anggota Polda Jambi, agar senantiasa melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Irjen Krisno dalam amanatnya, Jumat (24/4/2026). Ia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi pelanggaran yang mencederai kehormatan institusi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mempertegas bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen nyata institusi dalam menjaga kepercayaan publik. Penegakan kode etik akan terus berjalan secara transparan dan profesional.

Pemecatan serentak empat personel dalam satu upacara ini menjadi salah satu tindakan paling tegas yang pernah dilakukan Polda Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Publik berharap langkah ini menjadi sinyal nyata bahwa reformasi internal Polri bukan sekadar wacana.

Tags: PTDH Polda Jambi, polisi dipecat Jambi, Irjen Krisno Siregar, pelanggaran kode etik Polri, Brigpol Derry Adriansyah, Briptu Yosva Rengga, reformasi Polri 2026

Jakarta – Kasus longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, yang menewaskan tujuh orang pada Minggu, 8 Maret 2026, kini berujung pada penetapan tersangka. 

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penetapan tersangka diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui siaran pers pada Senin, 20 April 2026 malam. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kementerian LH, Rizal Irawan, menyatakan tersangka diduga mengelola sampah tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. 

“Penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap penetapan tersangka,” katanya. Hal itu diperberat oleh adanya korban meninggal dan luka berat. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Asep Kuswanto dimutasi menjadi Asisten Deputi Gubernur Provinsi Jakarta Bidang Tata Ruang dan dilantik Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada Rabu, 15 April 2026. 

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyikapi penetapan tersangka ini dengan menghargai proses hukum. “Ini, kan, sebetulnya perjalanan panjang. Bukan perjalanan seminggu atau dua minggu. Bahkan, sudah diperingatkan dari tahun 2024,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 April 2026. 

Tragedi longsor pada Minggu, 8 Maret 2026, di Zona 4 TPST Bantargebang menjadi puncak dari buruknya pengelolaan sampah yang telah berlangsung lama. Sebanyak tujuh orang meninggal dan enam lainnya terluka.

Longsor terjadi saat truk-truk sampah mengantre untuk membuang muatan dan gunungan sampah tiba-tiba runtuh menimpa warung serta beberapa truk. 

Wakil Gubernur Rano Karno menyebut akar masalah ada pada sistem pengelolaan. Rano menyebut TPST Bantargebang harus menerima 8.000 ton sampah setiap hari akibat pemilahan sampah dari rumah yang tidak maksimal. 

Ia menegaskan solusi yang disiapkan adalah tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa yang akan dibangun di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter di Jakarta Utara. 

Penetapan tersangka ini diharapkan memberikan efek jera dan mendorong perbaikan tata kelola sampah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Tags: Asep Kuswanto tersangka Bantargebang, Kadis LH Jakarta tersangka longsor sampah, longsor TPST Bantargebang 7 tewas 2026, Kementerian LH