JAKARTA, INDO BISNIS NEWS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan kepada kementerian teknis dan lembaga penegak hukum agar tidak ragu-ragu untuk mencabut izin usaha atau konsesi yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (24/8/2026). Perintah langsung dari kepala negara ini dikeluarkan untuk memberikan sanksi yang paling berat kepada perusahaan yang lalai atau sengaja membakar lahan demi keuntungan bisnis, terutama dalam situasi krisis kabut asap nasional.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dari para kalangan korporasi yang mengabaikan keamanan masyarakat dan lingkungan hidup. Pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) serta izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) dianggap sebagai langkah yang wajib diambil agar tidak ada lagi perusahaan yang mengabaikan kewajibannya untuk mengendalikan kebakaran di area kerjanya.
Perintah Tegas Presiden: Cabut Izin Korporasi Pembakar Lahan
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Selain mengerahkan ribuan personel satgas pemadam darat dan armada water bombing di udara, penegakan hukum harus menyasar akar masalah, yakni praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Presiden menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian ATR/BPN untuk segera memproses sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin tetap terhadap perusahaan yang lahannya terbakar.
“Tidak boleh ada toleransi atau kompromi sedikit pun. Perusahaan yang terbukti membakar atau membiarkan konsesinya terbakar harus dicabut izinnya. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas Presiden Prabowo.
Langkah tegas ini diambil untuk memutus impunitas korporasi nakal yang selama bertahun-tahun memanfaatkan musim kemarau untuk melakukan land clearing murah dengan api.
Audit Kepatuhan Konsesi dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)
Menindaklanjuti arahan Presiden, Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK mempercepat audit forensik lingkungan di seluruh wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terdeteksi memiliki titik panas (hotspot).
Pemerintah memberlakukan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), di mana pemegang konsesi secara otomatis memikul tanggung jawab hukum atas kebakaran yang terjadi di area batas lahannya tanpa pemerintah perlu membuktikan unsur kesalahan atau kelalaian (without fault).
Tim Pengawas Lingkungan Hidup memeriksa ketersediaan menara pantau api, sistem sekat kanal gambut, kolam penampungan air darurat, serta regu pemadam kebakaran mandiri di setiap konsesi.
Perusahaan yang kedapatan tidak memiliki sarana prasarana pencegahan yang memadai langsung dijatuhi sanksi paksaan pemerintah dan pembekuan operasional.
Sanksi Berlapis: Pidana Pengurus, Denda, dan Gugatan Perdata
Penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat karhutla diterapkan melalui pendekatan terpadu (multi-door enforcement). Selain pencabutan izin administratif, korporasi bersangkutan akan menghadapi tuntutan perdata dan sanksi pidana.
Kejaksaan Agung bersama tim hukum KLHK tengah menyiapkan berkas gugatan perdata ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan (ecological restoration) senilai miliaran hingga triliunan rupiah ke pengadilan perdata.
Di ranah pidana, Bareskrim Polri dan PPNS KLHK membuka proses penetapan tersangka perorangan terhadap jajaran direksi penanggung jawab perusahaan.
Jeratan pidana korporasi dengan ancaman pidana penjara, denda maksimal, serta perampasan aset keuntungan kejahatan disiapkan bagi korporasi yang terbukti menyuruh atau mendanai pembakaran lahan secara sengaja.
Perlindungan Hak Rakyat atas Lingkungan Hidup dan Udara Bersih
Instruksi pencabutan izin korporasi ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Bencana kabut asap pekat terbukti melumpuhkan aktivitas pendidikan, perdagangan daerah, transportasi penerbangan, serta memicu lonjakan kasus ISPA pada kelompok rentan.
Pemerintah berkomitmen mengembalikan lahan-lahan konsesi yang dicabut izinnya ke dalam penguasaan negara untuk direhabilitasi dan dikembalikan fungsi hidrologis alaminya.
Konsolidasi lintas kementerian terus diperketat guna memastikan kepatuhan tata kelola lingkungan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha perkebunan dan kehutanan di seluruh penjuru Indonesia.
Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin korporasi yang terlibat karhutla menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui sanksi administratif yang tegas, penerapan asas tanggung jawab mutlak, serta jerat pidana korporasi tanpa pandang bulu, kebijakan ini diharapkan mampu menghentikan praktik pembakaran lahan ilegal dan menjamin udara bersih bagi generasi masa depan.
Jessie Evelyn adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat, dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren terkini. Jessie menghadirkan konten yang menarik dan informatif, yang bertujuan menginspirasi pembaca, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan informasi yang bermakna.
