Pelanggaran judi online, penyalahgunaan anggaran, dan pelanggaran lain mengakibatkan 261 pegawai non-ASN dalam Badan Gizi Nasional (BGN) diberhentikan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono. Sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola lembaga dan evaluasi internal, Sudaryono tidak hanya melakukan pemberhentian pegawai tetapi juga menonaktifkan sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN Lakukan Penertiban Internal
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberhentikan 261 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang bekerja di lingkungan lembaga tersebut. Keputusan itu diambil setelah dilakukan evaluasi internal yang menemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin oleh para pegawai.
Menurut Sudaryono, penertiban dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan dan menjaga integritas pelaksanaan program BGN. Ia menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
Pelanggaran Jadi Dasar Pemecatan
Sudaryono menjelaskan bahwa pegawai yang diberhentikan terbukti melakukan berbagai pelanggaran disiplin. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan dalam praktik judi online, penyalahgunaan dana, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, hingga tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan kepegawaian di BGN.
Selain 261 pegawai non-ASN yang dipecat, BGN juga menjatuhkan sanksi kepada puluhan pegawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin kerja di seluruh organisasi.
Pembenahan Tata Kelola Terus Dilakukan
Langkah pemberhentian pegawai dilakukan bersamaan dengan kebijakan BGN menghentikan sementara operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penghentian sementara itu dilakukan untuk mengevaluasi tata kelola, kepatuhan terhadap prosedur, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Sudaryono menyatakan pembenahan internal menjadi prioritas setelah dirinya dipercaya memimpin BGN. Ia menilai perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
Upaya Pulihkan Kepercayaan Publik
Kebijakan penertiban pegawai dan evaluasi SPPG dilakukan di tengah sorotan terhadap BGN menyusul proses hukum yang sebelumnya menjerat sejumlah mantan pejabat lembaga tersebut. Sudaryono menegaskan seluruh pegawai diminta mendukung proses penegakan hukum dan fokus menjalankan tugas sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan program pemerintah. Menurutnya, pembenahan organisasi menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap BGN.
Jessie Evelyn adalah seorang penulis dan kreator konten yang bersemangat, dengan fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren terkini. Jessie menghadirkan konten yang menarik dan informatif, yang bertujuan menginspirasi pembaca, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan informasi yang bermakna.
