Universitas Gadjah Mada mendapat kritik dari Bonjowi terkait langkah hukum kampus tersebut yang menggugat putusan Komisi Informasi Publik (KIP) mengenai dokumen ijazah Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bonjowi menilai jalur hukum yang dipilih tidak tepat dan perkara itu seharusnya diajukan ke pengadilan negeri.
Polemik tersebut muncul setelah UGM mengambil langkah hukum menyusul sengketa informasi publik yang berkaitan dengan dokumen akademik Presiden Joko Widodo. Kasus itu kembali menarik perhatian publik karena menyangkut aspek hukum administrasi dan keterbukaan informasi.
Menurut Bonjowi, objek sengketa dalam perkara tersebut dinilai lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum dibanding PTUN. Ia berpendapat sengketa yang berkaitan dengan dokumen dan keputusan informasi publik memiliki aspek hukum berbeda dengan perkara administrasi negara.
Perdebatan mengenai jalur hukum itu memunculkan berbagai pandangan dari kalangan akademisi dan pengamat hukum. Sebagian menilai PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa keputusan lembaga tertentu, sementara pihak lain berpendapat sengketa tersebut lebih sesuai dibawa ke pengadilan negeri.
Kasus terkait ijazah Jokowi sendiri telah beberapa kali menjadi perbincangan publik dan memicu berbagai proses hukum maupun permintaan klarifikasi. Pemerintah dan pihak terkait sebelumnya menegaskan dokumen akademik Presiden telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
UGM hingga kini masih mempertahankan langkah hukum yang telah diajukan dan menyatakan proses penyelesaian akan mengikuti mekanisme peradilan yang berlaku. Kampus tersebut juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
Pengamat hukum menilai polemik ini dapat menjadi perhatian penting terkait batas kewenangan antarperadilan dalam menangani sengketa administrasi dan informasi publik di Indonesia.
Proses hukum perkara tersebut diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan sambil menunggu tahapan pemeriksaan di pengadilan terkait.