Perusahaan-perusahaan asal China dan Iran dilaporkan semakin aktif memperluas aktivitas bisnis di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, khususnya di kawasan Donetsk dan Luhansk.
Laporan lembaga pemantau Ukraina menyebut sedikitnya belasan perusahaan China kini terlibat dalam berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut, mulai dari konstruksi, pertambangan, telekomunikasi, hingga layanan keuangan.
Beberapa perusahaan China disebut memasok alat berat, infrastruktur telekomunikasi, serta mendukung sistem pembayaran berbasis yuan yang kini semakin banyak digunakan di wilayah pendudukan.
Pengamat menilai kehadiran bisnis China di wilayah tersebut menunjukkan bentuk “shadow integration” atau integrasi ekonomi tidak langsung yang memperkuat pengaruh Beijing tanpa pengakuan politik resmi terhadap wilayah pendudukan Rusia.
Sementara itu, Iran juga disebut mulai memperluas hubungan ekonomi dengan wilayah yang dikuasai Rusia melalui perdagangan batu bara, gandum, dan komoditas lain.
Laporan menyebut perusahaan tambang Rusia yang beroperasi di Donbas menyalurkan batu bara ke Iran sebagai bagian dari rantai logistik baru yang dibangun di tengah tekanan sanksi Barat.
Hubungan ekonomi antara China, Iran, dan Russia memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah meningkatnya tekanan geopolitik dari Barat.
China sendiri tetap mempertahankan posisi resmi netral terhadap perang Rusia-Ukraina. Namun berbagai laporan menyebut perusahaan-perusahaan China terus memperluas aktivitas bisnis yang mendukung ekonomi Rusia dan wilayah pendudukan.
Pengamat geopolitik menilai langkah tersebut memperlihatkan bagaimana konflik Rusia-Ukraina turut membentuk blok ekonomi alternatif di luar pengaruh Barat.
Selain faktor ekonomi, kerja sama tersebut juga dinilai berkaitan dengan kepentingan strategis jangka panjang, termasuk akses energi, jalur perdagangan, dan penguatan pengaruh politik global.
Di sisi lain, pemerintah Ukraina terus mendesak negara-negara Barat untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan asing yang beroperasi di wilayah pendudukan Rusia karena dianggap melanggar hukum internasional.